Pacitan, 14 September 2026 – Pengadilan Agama Pacitan mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2027 yang diselenggarakan secara daring berdasarkan undangan resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bertempat di Ruang Media Center, kegiatan tersebut diikuti oleh Sekretaris Pengadilan Agama Pacitan, Kepala Sub Bagian PTIP, serta staf penelaah teknis kebijakan yang juga bertindak sebagai bendahara. Kehadiran para pejabat pengelola keuangan dan perencanaan ini merupakan wujud kesiapan satuan kerja dalam mengawal proses perencanaan anggaran secara tertib dan terstruktur.

Rangkaian acara yang berlangsung mulai pukul 08.30 WIB ini dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Mahkamah Agung, Bapak Sobandi, yang sekaligus memberikan arahan penting bagi seluruh satuan kerja di empat lingkungan peradilan. Dalam arahannya, beliau menekankan urgensi pemahaman petunjuk teknis penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) agar selaras dengan kebijakan nasional serta regulasi yang berlaku. Pengarahan ini menjadi pedoman awal bagi para pengelola anggaran dalam menyusun perencanaan yang akuntabel.

Setelah memasuki jeda istirahat, sholat, dan makan (ishoma), agenda dilanjutkan dengan pemaparan materi yang lebih teknis dan mendalam. Sesi siang tersebut diisi dengan penyampaian tata cara penyusunan Kerangka Acuan Kerja (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibawakan langsung oleh narasumber kompeten dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan. Materi ini memberikan pencerahan komprehensif mengenai standar dan instrumen ukur yang harus dipenuhi oleh setiap satker dalam menyusun usulan kegiatan.
Melalui partisipasi aktif dalam rapat koordinasi ini, Pengadilan Agama Pacitan optimis dapat menyusun dokumen penganggaran TA 2027 dengan lebih presisi, transparan, dan tepat sasaran. Pembekalan teknis dari unsur pimpinan Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas kinerja satuan kerja dalam mendukung tercapainya tertib administrasi keuangan peradilan yang unggul.



