Surabaya, 22 Januari 2026 – Pada Kamis, 22 Januari 2026, Pengadilan Agama (PA) Pacitan turut hadir dalam rangkaian kegiatan penting yang berlangsung di Ruang Rapat Hayam Wuruk Lantai 8, Gedung Sekretariat Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Surabaya. Acara ini merupakan bagian dari pelaksanaan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya dengan pemerintah provinsi, Polda, dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam rangka mewujudkan ketahanan keluarga serta perlindungan hak perempuan dan anak. Kegiatan dihadiri oleh para pemangku kepentingan dari berbagai lembaga, termasuk unsur pimpinan pengadilan dari seluruh Jawa Timur dan se-Indonesia. PA Pacitan hadir lengkap dengan Ketua PA Pacitan Bapak Mashudi, S.Ag., Panitera Bapak Mochammad Mu’uti, S.H., M.H., serta Sekretaris Bapak Ahdiyat Ilmawan Nehru, S.H.I., M.H.. Kehadiran delegasi ini menjadi bentuk komitmen aktif PA Pacitan dalam mendukung sinergi lintas institusi demi pelayanan hukum yang lebih baik.
Dalam forum MoU tersebut, Ketua PTA Surabaya menyampaikan pentingnya kolaborasi antara lembaga peradilan dengan instansi pemerintah dan penegak hukum untuk memperkuat ketahanan keluarga di Jawa Timur. Nota Kesepahaman yang ditandatangani bertujuan untuk memperkuat kepastian hukum, khususnya dalam melindungi hak keluarga sebagai fondasi utama masyarakat dan mendorong penurunan angka perceraian melalui upaya preventif dan edukatif. Langkah ini juga menjadi bukti nyata komitmen peradilan agama dalam memperluas perannya tidak hanya sebagai lembaga adjudikatif tetapi juga sebagai fasilitator penguatan hukum dan sosial. Acara penandatanganan tersebut sekaligus mencatat sinergi strategis antarinstansi sebagai upaya bersama meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Selanjutnya, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Sarasehan Internasional bertema “Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian”. Sarasehan ini menghadirkan berbagai narasumber ahli di bidang perlindungan hukum, antara lain Ketua Muda Kamar Agama Mahkamah Agung RI, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, serta Ketua PA Surabaya dan panelis lainnya. Dalam pemaparannya, narasumber menekankan urgensi perlindungan hak perempuan dan anak sebagai bagian dari hukum keluarga yang komprehensif, termasuk mekanisme pelaksanaan nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak pasca perceraian. Diskusi juga menyinggung tantangan pelaksanaan eksekusi putusan di lapangan serta perlunya pendekatan inovatif dan integratif antar instansi terkait untuk menjamin hak-hak tersebut benar-benar terpenuhi secara efektif.
Selain itu, dalam sarasehan tersebut juga dibahas perspektif evaluatif serta data empiris mengenai kebutuhan perlindungan hukum yang responsif gender, termasuk hambatan administratif maupun sosiokultural yang sering dihadapi oleh perempuan dan anak setelah perceraian. Para peserta dari berbagai daerah berkesempatan bertukar gagasan sekaligus praktik terbaik dalam menangani permasalahan tersebut. Forum internasional ini menjadi wadah penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan di kalangan aparat peradilan, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampu mendorong pembaruan kebijakan dan sistem kerja yang lebih berkeadilan.
Keterlibatan PA Pacitan dalam seluruh rangkaian kegiatan ini menunjukkan dukungan penuh terhadap langkah strategis PTA Surabaya dan Mahkamah Agung dalam penguatan ketahanan keluarga serta pemenuhan hak perempuan dan anak. Partisipasi Ketua, Panitera, dan Sekretaris PA Pacitan mencerminkan tekad lembaga untuk terus meningkatkan kualitas layanan hukum dan advokasi di wilayah Pacitan. Keikutsertaan ini sejalan dengan visi PA Pacitan untuk menjadi lembaga peradilan yang responsif, humanis, dan berpihak pada keadilan substantif bagi masyarakat. Melalui pengalaman dan ilmu yang diperoleh dari kegiatan ini, PA Pacitan berkomitmen untuk menerapkan praktik-praktik terbaik dalam pelayanan kepada pencari keadilan di Pacitan.
