Surabaya, 06 Januari 2026 – Pengadilan Agama Pacitan mengikuti kegiatan Penyusunan Baseline Tahun 2027 yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada Selasa, 6 Januari 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula K.H. Ahmad Sidiq PTA Surabaya. Agenda ini dilaksanakan sebagai upaya menjaga serta meningkatkan kualitas perencanaan di lingkungan peradilan agama. Penyusunan baseline menjadi bagian penting dalam memastikan perencanaan yang terarah dan berkelanjutan.
Kegiatan ini diikuti oleh Sekretaris dan operator Pengadilan Agama se-Jawa Timur. Pengadilan Agama Pacitan diwakili oleh Sekretaris Pengadilan Agama Pacitan Ahdiyat Ilmawan Nehru, S.H.I., M.H. Hadir pula Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan Rofii, S.H., M.H. serta Staf PTIP Helmi Muhammad Faqih, S.Kom. Keikutsertaan ini menunjukkan komitmen Pengadilan Agama Pacitan dalam mendukung perencanaan yang berkualitas.
Dalam pengarahan awal, Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyampaikan harapan agar kegiatan penyusunan baseline Tahun 2027 ini memperoleh kerahmatan dan keberkahan dari Allah SWT. Beliau menegaskan bahwa penyusunan baseline merupakan sarana strategis untuk menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan di seluruh satuan kerja. Perencanaan yang baik diharapkan mampu menjadi landasan dalam pelaksanaan program kerja yang efektif. Dengan demikian, setiap satuan kerja dapat berjalan lebih terarah dan berkualitas.
Selanjutnya, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan secara resmi menekankan pentingnya sinergi antara Panitera dan Sekretaris di setiap satuan kerja. Beliau menyampaikan bahwa kolaborasi tersebut diperlukan untuk merumuskan strategi pelayanan perkara yang terus berkembang. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan pengadilan yang inklusif dan mampu memberikan pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat. Melalui kegiatan ini, diharapkan Pengadilan Agama Pacitan dapat menyusun perencanaan yang lebih matang, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan peradilan.
