Pacitan – Pengadilan Agama Pacitan menggelar pertemuan koordinasi bersama Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan pada Rabu (18/11/2026) pukul 13.00 WIB. Kunjungan kerja tersebut dihadiri langsung oleh Sekretaris, Panitera, Panitera Muda Hukum, serta Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan (PTIP) PA Pacitan. Rombongan disambut oleh Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Hukum, serta Kepala Bidang Pemerintahan Kabupaten Pacitan guna mematangkan sinergi pelayanan publik bagi masyarakat.
Pertemuan ini secara khusus memfokuskan pembahasan pada rencana penyusunan addendum Nota Kesepahaman (MoU) antara PA Pacitan dengan Bupati Pacitan yang melibatkan empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas P2KB, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Kesehatan, serta BKPSDM. Pembaruan kesepakatan untuk masa berlaku 2025–2029 ini menambahkan dua ruang lingkup layanan strategis di luar poin kerja sama sebelumnya. Penambahan pertama berfokus pada penguatan jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian agar lebih terlindungi secara hukum maupun administratif.

Inovasi kedua yang dirancang dalam addendum tersebut adalah peluncuran program Pelayanan Peradilan Agama Menyapa Desa yang menyasar masyarakat hingga tingkat kecamatan dan desa. Melalui layanan terpadu keliling ini, warga akan mendapatkan fasilitasi pembuatan gugatan mandiri berbasis elektronik (e-court), akses perpustakaan atau literasi hukum, serta konsultasi hukum langsung sesuai jadwal yang disepakati. Untuk mendukung teknis pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Pacitan akan menyediakan ruang, perangkat komputer beserta jaringan internet di kantor kecamatan atau desa, sekaligus mengoordinasikan perangkat setempat.
Sementara itu, PA Pacitan akan menerjunkan petugas pendamping untuk memandu warga mengakses layanan e-court serta menyusun jadwal rutin pelaksanaan kegiatan bersama pemerintah daerah. Sinergi lintas instansi ini diharapkan mampu memangkas kendala jarak dan biaya transportasi bagi warga pedesaan yang membutuhkan akses keadilan. “Melalui addendum MoU ini, kami ingin memastikan layanan peradilan dan perlindungan hak-hak perempuan serta anak pascaperceraian dapat dirasakan langsung oleh masyarakat hingga ke pelosok desa tanpa terkendala jarak maupun keterbatasan perangkat,” ujar Sekretaris PA Pacitan, Bayu Purna Safroni dalam rapat koordinasi tersebut.




